Bukittinggi info Bukittinggi info Author
Title: Persetujuan Bersama DPRD Dengan Pemko Bukittinggi Atas Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi Serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bukittinggi tahun 2019
Author: Bukittinggi info
Rating 5 of 5 Des:
Bukittinggi.info     DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, ...
Bukittinggi.info    
DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi menjadi peraturan daerah setelah Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya serta penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemko Bukittinggi, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bukittinggi tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Kota yang berlangsung diruang sidang utama DPRD, Selasa (27/11).


Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, S.IP didampingi  Wakil Ketua Yontrimansyah, SE, serta dihadiri Walikota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH, Unsure Forkopimda,  Sekda, Asisten, Kepala SOPD, Camat, Lurah, Ninik Mamak, Bundo Kanduang dan tamu undangan lainnya.

Juru Bicara Pansus Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Asri Bakar, SH menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menyebutkan, dalam upaya mewujudkan good governance salah satunya adalah menciptakan tertib ukur khususnya dibidang alat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlangkapannya (UTTP), yang merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan.

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kota Bukittinggi  sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Tera/Tera Ulang. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

“Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat memungut Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selajutnya, dalam Pereturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya,”sebut Asri Bakar.

Juru Bicara Pansus ranperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Uneva Haryanto, SH menyampaikan laporan hasil pembahasan ranperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjelaskan, Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannnya. 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Kota Bukittinggi mempunyai regulasi yang terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jika dilihat dari materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut, terdapat dua materi yaitu Pengelolaan menara telekomunikasi dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

"Berdasarkan pasal Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur bahwanya pengaturan mengenai retribusi ditetapkan dengan suatu peraturan daerah tersendiri. Sehingga ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu diatur dalam peraturan daerah tersendiri,”ujar Uneva Haryanto.

Terkait dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bukittinggi tahun 2019, Juru bicara DPRD Ibnu Azis, S.Tp mengatakan, dari 22 usulan ranperda yang berasal dari pemerintah daerah dan 11 usulan ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD, maka disepakati Propemperda Kota Bukittinggi untuk 2019 mendatang berjumlah 22 buah.
“Dari 22 buah Propemperda yang akan dibahas pada 2019 itu, 4 ranperda diantaranya merupakan inisiatiaf DPRD, seperti ranperda Diusabilitas, Ranperda Kepemudaan, Ranperda Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Ranperda Pengelolaan Dana Bergulir,” kata Ibnu Azis.

Walikota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi tinggi atas upaya DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap  Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi, serta menyusun Propemperda Bukitinggi 2019.
“Semoga apa yang telah dituangkan dalam Propemperda 2019, dapat kita wujudkan bersama nantinya,”ujar Wako Ramlan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, S.IP menjelaskan, meski semua fraksi di DPRD memberikan saran dan catatan penting atas kedua Ranperda tersebut, namun semua fraksi menyetujui kedua Ranperda itu untuk dijadikan Peraturan daerah (Perda) Kota Bukittinggi, yangdituangkan dalam lembaran daerah.

Propemperda Bukittinggi 2019 telah disusun berdasarkan pada program prioritas dalam dokumen perubahan RPJMD Bukittinggi tahun 2016-2021.
“Kami berharap keberadaan ranperda tentang restribusi pelayanan tera dan tera ulang, serta restribusi pengendalian menara telekomonikasi di Bukittinggi, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta dapat menambah sumber PAD baru di Kota Bukittinggi,”jelas Beny Yusrial. (fadhil)
 
Top