Bukittinggi info Bukittinggi info Author
Title: DPRD BERSAMA PEMKO SETUJUI APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019
Author: Bukittinggi info
Rating 5 of 5 Des:
Bukittinggi.info        DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi menjadi peratur...
Bukittinggi.info       
DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bukittinggi menjadi peraturan daerah setelah Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya  terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi tahun 2019, Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi, pada Rapat Paripurna DPRD Kota yang berlangsung diruang sidang utama DPRD, Selasa (27/11).


Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, S.IP didampingi  Wakil Ketua Yontrimansyah, SE, serta  dihadiri Walikota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH, Unsure Forkopimda,  Sekda, Asisten, Kepala SOPD, Camat, Lurah, Ninik Mamak, Bundo Kanduang dan tamu undangan lainnya itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemko Bukittinggi, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bukittinggi tahun 2019.

Juru Bicara DPRD Kota Bukittinggi H.Syaiful Efendi,  Lc.MA menyampaikan, proses penyusunan Ranperda APBD Bukittinggi tahun anggaran 2019, sudah dimulai sejak dari kesepakatan tentang kebijakan umum APBD 2019 serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
Pembahasan Ranperda APBD Bukittinggi 2019 diawali dengan rapat kerja bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  Kota Bukittinggi.

APBD Bukittinggi 2019 memuat perencanaan yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Maksud dan tujuan penyusunan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2019 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban DPRD yang telah diberi amanah untuk melakukan pembahasan. Laporan ini juga bertujuan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti  renperda ini sebagai bagian dari proses pembentukan Perda Kota Bukittinggi,”ujar Syaiful Efendi.

Syaiful Efendi mengatakan, awalnya dalam nota hantaran APBD 2019 diestimasikan sebesar Rp 648,6 miliar lebih. Namun setelah dilakukan pembahasan mengalami perubahan yakni mengalami kenaikan menjadi Rp 661,9 miliar lebih, atau naik  sebesar Rp 13,3 miliar.
Pendapatan daerah sebesar Rp 661,9 miliar lebih tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 116,5 miliar lebih, dana perimbangan 481,4 miliar lebih, lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 63,9 miliar lebih.

Untuk pengalokasian belanja daerah  pada ranperda APBD 2019 setelah dilakukan pembahasan, ditetapkan sebesar Rp 790,5 miliar lebih. Belanja terebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 300,1 miliar, dan belanja  langsung Rp 489,9  miliar lebih. Sedangkan untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 128, 5 miliar lebih.
“Kami berharap, semua SKPD konsisten dalam menyusun perencanaan yang mengacu pada RKPD dan RPJMD, agar visi dan misi pemerintah daerah dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan,”kata Syaiful Effendi.

Menanggapi Ranperda APBD Bukittinggi 2019 tersebut, hampir semua fraksi di DPRD memberikan saran, masukan dan catatatan. Diantaranya mengingatkan pemerintah daerah terkait realisasi anggaran 2019 yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan antara Banggar DPRD dengan tim TAPD dalam pembahasan, dimana beberapa anggaran yang menyerap anggaran besar  untuk dapat direalisasikan pada awal 2019 guna menghindari hal-hal keterlambatan dalam pengerjaan, terutama kegiatan infrastruktur yang mempunyai porsi alokasi sangat besar dalam APBD 2019 dan keberpihakan pembangunan harus berorientasi pada upaya penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar terhadap masyarakat serta meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan jasa produktif lainnya.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH mengapresiasi upaya Banggar dan Pansus DPRD bersama TAPD kota Bukittinggi yang telah membahas secara maksimal APBD 2019.
Keberhasilan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, melalui program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan merupakan tanggung jawab kita bersama, dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita selaku penyelenggara pemerintah di daerah.

Sesuai surat edaran Direktur Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan RI, bahwa terdapat alokasi DAU tambahan yang dimaksudkan guna mendukung pemerintah daerah kabupaten kota yang mempunyai kelurahan, dalam menyediakan pendanaan kelurahan. Namun demikian, pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD.
“Pendanaan kelurahan tersebut, diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat,”kata Ramlan Nurmatias.

Terpisah Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, S.IP menjelaskan, meski semua fraksi di DPRD memberikan saran dan catatan penting atas Ranperda APBD 2019 tersebut, namun semua fraksi menyetujui Ranperda APBD 2019 ini untuk dijadikan Peraturan daerah (Perda) Kota Bukittinggi, yang dituangkan dalam lembaran daerah.
"Ranperda APBD 2019 telah disusun berdasarkan pada program prioritas dalam dokumen perubahan RPJMD Bukittinggi tahun 2016-2021. Diharapkan melalui perencanaan pembentukan Perda yang baik, akan dapat direncanakan dan diimplementasikan APBD 2019 dengan akuntabel dan tepat sasaran,"jelas Beny Yusrial. (fadhil)
 
Top